MAMUJU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi dan evaluasi bersama perangkat daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, dalam rapat pembahasan realisasi pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Rapat berlangsung di Ruang Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, dengan menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Kasubid Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat, serta Bendahara BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi dan evaluasi untuk membahas perkembangan realisasi pendapatan dan belanja BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan difokuskan pada perkembangan penerimaan, pelaksanaan belanja, serta berbagai aspek yang memengaruhi pengelolaan keuangan BLUD.
Evaluasi realisasi pendapatan menjadi aspek penting untuk mengetahui tingkat pencapaian penerimaan, mengidentifikasi potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan, sekaligus menginventarisasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, evaluasi belanja diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan Bapenda dalam pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam mendorong pengelolaan pendapatan yang lebih terencana, terukur, dan akuntabel. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menyelaraskan perencanaan pendapatan dengan realisasi penerimaan yang dicapai oleh masing-masing unit pengelola pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, H. Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa evaluasi realisasi pendapatan dan belanja merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
"Setiap perangkat daerah dan unit pengelola pendapatan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi, kita dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan serta mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia. Pengelolaan pendapatan juga harus berjalan seiring dengan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, menyampaikan bahwa pembahasan realisasi pendapatan BLUD menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penerimaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pencapaian target pendapatan, melihat peluang peningkatan penerimaan, serta mendorong perencanaan pendapatan yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
"Melalui koordinasi dan evaluasi ini, kita dapat melihat sejauh mana realisasi pendapatan telah berjalan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Harapannya, hasil pembahasan ini dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan BLUD ke depan, sehingga potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelas Gaffar.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Bapenda, BPKAD, dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat semakin kuat dalam mendukung pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.