MAMUJU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memantau perkembangan penerimaan pajak daerah sekaligus memastikan pelaksanaan program relaksasi pajak berjalan efektif. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Progres Program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Desil 1 sampai dengan Desil 4 minggu ketiga tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Rapat berlangsung secara hybrid, yakni tatap muka di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Barat dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, serta diikuti Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, para Kepala UPTD Pelayanan Pajak se-Sulawesi Barat, dan Bendahara Penerima Bapenda Sulbar.
Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi capaian pajak daerah serta pemantauan progres minggu ketiga pelaksanaan program relaksasi PKB bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai dengan Desil 4. Masing-masing UPTD diminta menyiapkan data penerimaan pajak daerah, perkembangan pelaksanaan program relaksasi, berbagai kendala di lapangan, serta bahan paparan dalam bentuk slide sebagai dasar pembahasan.
Dalam arahannya, Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, menekankan pentingnya penyampaian data yang akurat dan terkini dari seluruh UPTD. Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan, mengukur efektivitas pelaksanaan program relaksasi, serta mengidentifikasi kendala yang membutuhkan penanganan bersama.
“Setiap UPTD perlu menyampaikan perkembangan penerimaan dan progres program relaksasi secara lengkap dan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, kita dapat melihat capaian masing-masing wilayah, mengetahui kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih tepat,” ujar Nuruddin.
Ia juga mengingatkan agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Koordinasi antara bidang di lingkungan Bapenda dan seluruh UPTD perlu terus dijaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, H. Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa evaluasi penerimaan pajak daerah dan pelaksanaan program relaksasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kinerja pendapatan daerah. Ia meminta seluruh jajaran agar terus mencermati perkembangan penerimaan, meningkatkan ketepatan pelaporan, serta memastikan program relaksasi tersampaikan dan terlaksana sesuai ketentuan.
“Optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama, data yang akurat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Saya berharap seluruh UPTD terus memantau perkembangan penerimaan serta progres program relaksasi, termasuk mengidentifikasi hambatan di lapangan. Program ini harus dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak,” tegasnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Bapenda Sulbar diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penerimaan pajak daerah dan pelaksanaan program relaksasi PKB Desil 1–4. Hasil pembahasan menjadi bahan untuk menentukan langkah perbaikan dan tindak lanjut, baik pada tingkat bidang maupun UPTD, guna mendukung pencapaian target pendapatan daerah tahun 2026.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.